LAMONGAN-Salah satu aset Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang digulirkan di Kabupaten Lamongan adalah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan atau SPP. Sampai dengan September 2009, asetnya telah mencapai Rp 11.379.099.929. atau naik 52,33 persen dari modal awal yang sebesar Rp 7.736.808.400.Data itu terungkap saat Semiloka Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan DPRD Lamongan terkait PNPM-MP di Pendopo Lokatantra setempat, Selasa (17/11). Menurut fasilitator PNPM-MP tingkat kabupaten Untung Siswandi, dari sejumlah aset tersebut terdapat enam kecamatan yang memiliki aset diatas Rp 1 miliar. Yakni Kecamatan Sambeng, Modo, Kalitengah, Sekaran, Laren dan Brondong. Dana itu sendiri diserap oleh 167 kelompok UEP dan 499 kelompok SPP.
Semiloka yang dibuka Bupati Lamongan Masfuk itu selain mengundang SKPD, Camat dan Komisi D DPRD, juga mengundang sejumlah 53 konsultan dan fasilitator program tingkat kecamatan. Ketua DPRD Makin Abbas, Wabup Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli juga terlihat hadir dalam pembukaan tersebut.
Masfuk dalam sambutannya ungkapkan bahwa bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari PNPM-MP. Namun juga pertumbuhan yang berkualitas sehingga masyarakat bisa segera mandiri. Karena itu, lanjut masfuk, lewat PNPM-MP tersebut kebutuhan dasar masyarakat dibenahi lewat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bersama pastisipasi masyarakat.
Di kesempatan itu Masfuk juga berharap agar semua kegiatan PNPM-MP bisa diselesaikan paling akhir pada bulan Desember nanti. “Fasilitator kecamatan harus merespons (harapan saya) ini. Karena kepada para camat saya sudah instruksikan untuk kerja keras demi terpenuhi target penyelesaian kegiatan PNPM-MP Desember nanti. Demikian pula pada anggota DPRD saya minta batuannya untuk melakuka pengawasan. Namun meski harus melakukan percepatan penyelesaian, saya minta kualitas harus tetap dijaga baik, “ ujar dia.
Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) itu sejak tahun anggaran 1998/1999 hingga 2009 tercatat sebesar Rp 58,250 miliar. Nilai tersebut termasuk sejumlah Rp 7,850 miliar yang bersumber dari dana APBD.
Sementara di tahun anggaran 2009 ini Kabupaten Lamongan mendapat alokasi sebesar Rp 33,6 miliar yang dialokasikan di 25 kecamatan. Dengan 288 kegiatan pembangunan sarana fisik. Dari total alokasi tersebut, Rp 27,6 miliar bersumber dari APBN dan Rp 6 miliar lainnya bersumber dari APBD.(ahp)
Posting Komentar