Lamongan - Diungkapkan oleh Plt Sekkab Lamongan Yuhronur Effendi, sampai saat ini masih banyak kelemahan manajemen keuangan. Terutama dalam aspek pencatatan penatausahaan. Hal itu dikatakannya saat membuka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaaan APBD pada SKPD, Jum’at (29/7) di Ruang Sabha Dyaksa setempat.“Berdasar laporan dari inspektorat, masih banyak kelemahan manajemen keuangan yang dilakukan. Kelemahan tersebut terutama paling banyak dalam kegiatan pencatatatan dan penatausahaan. Padahal Pemkab Lamongan kedepan manargetkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Sementara saat ini opini BPK untuk laporan keuangan Lamongan adalah wajar dengan pengecualian, “ tandasnya pada bendahara pengeluaran SKPD se Lamongan yang saat itu hadir.
Di sisi lain, Yuhronur menyadari beratnya tugas dan tanggung jawab bendahara. Karena itulah menurut dia, keberadaan bendahara menjadi sangat penting dalam manajemen pemerintahan di masing-masing SKPD. Dia berharap agar bendahara mampu memahami tugasnya secara menyeluruh, bukan hanya sepotong-sepotong. Bukan hanya bertanggung jawab akan kualitas pengeluaran namun juga kualitas laporan pegeluara keuangan tersebut.
“Tugas dalam manajemen sebenarnya sederhana. Mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan fungsi kontrol. Kegiatan hari sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol dalam manajemen pemerintahan. Evaluasi hari ini akan menjadi masukan berharga bagi pelaksanaan kegiatan kedepan, “ kata Yuhronur.
Sementara Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lamongan, Ismunawan dalam kesempatan selanjutnya menegaskan kembali tugas yang harus dilaksankan bendahara pengeluaran. Dikatakan olehnya, bendahara pengeluaran bertugas bukan hanya menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan pengeluaran keuangan dalam APBD. Namun juga memiliki tugas untuk mempertanggungjawabkan pengeleluaran tersebut.
Posting Komentar